STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU

Oleh : Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum


Disampaikan Dalam Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bagi Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010

1. Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga legislatif baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah. Disamping itu diselenggarakan pula Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan.

      Selain hal tersebut masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota/Bupati dan Wakilnya yang langsung dipilih oleh rakyatnya juga.


Dalam Pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut.

2. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini akan terwujud dalam kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung, yaitu (1). Adanya Kemampuan, (2). Adanya Kemampuan, dan (3).adanya kesempatan.

Dalam hal ini untuk kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Sedangkan kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal ini tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi.

Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.

3. Partisipasi VS Golput

Bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan baik secara perorangan maupun terorganisasi dan secara berkelanjutan atau sesaat saja. Untuk ini didalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan maka harus ditetapkan strategi apa yang dilakukan.

Untuk menentukan strategi dalam Partisipasi masyarakat harus diikutsertakan dalam kegiatan apa yang akan dilakukan sehingga pula partisipasi masyarakat.

Berbicara masalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak bias dilupakan hubungannya dengan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak-nya untuk memilih atau dalam bahasa populernya Golput. Masalah Golongan Putih (Golput) seringmenjadi wacana yang hangat dan krusial.

Sebenarnya masalah golput merupakan fenomena yang alamiah setiap penyelenggaraan Pemilu dimanapun. Hampir setiap Pemilu jumlah Golput selalu ada bahkan ada kecenderungan meningkat walaupun tidak terlalu signifikan.

Berbagai kalangan menilai bahwa adanya Golput merupakan hal biasa dan normal saja dalam penerapan system demokrasi karena mustahil untuk meningkatkan partisifasi rakyat dalam Pemilu sampai 100%. Tetapi bilamana Golput mencapai angka yang cukup besar bahkan sangat besar, hal inilah yang perlu mendapat perhatian yangserius dari pemerintah. Untuk hal yang demikian ini perlu adanya upaya dari pemerintah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sekaligus untuk menekan besarnya angka Golput yang telah terjadi.

Kenapa Golput terjadi pada setiap Pemilu, baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu dipahami secara mendalam. Sejumlah fenomena ini merupakan wujud apriori rakyat sebagai ketidakpercayaan masyarakat pada parpol maupun pada figur-figur Capres, Cawapres atau kandidat para calon kepala daerah dan wakilnya, ini perlu mendapat kajian secara tersendiri.

Tetapi secara umum orang bisa mengklasifikasikan kelompok Golput atau orang yang tidak memilih dalam pemilu

Pertama, orang yang tidak memilih, tidak mengunakan hak pilihnya jkarena sengaja secara sadar sebagai bentuk rasa kecewa dan tidak percaya kepada partai politik atau figur-figur yang tampil dalam Pemilu.

Kedua, yang tidak memilih karena tidak terdaftar dan tidak mendapat surat panggilan untuk memilih . banyak factor kenapa hal ini sampai terjadi.

Ketiga, orang yang tidak memilih karena ada unsure keterpaksaan yang berkaitan dengan aktivitasnya. Seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan lokasi sulit terjangkau, dalam perjalanan dimana waktunya tidak dimungkinkan untuk memilih.

Disamping itu juga ada orang yang memilih tetapi suaranya dianngap tidak sah karena masalah teknis dalam melakukan pemilihannya. Sebagai gambaran pada Pemilu th. 2009 menurut pengumuman KPU bahwa total jumlah daftar Pemilih tetap untuk memilih legislator mencapai 171.265.442 orang, sementara yang menggunakan hak Pilihnya mencapai 121.588.366 orang sedangkan yang terhitung Golput sebesar 49.077.076 orang.

Selanjutnya total suara yag dianggap sah mencapai 104.099.785, sedangkan yang diputuskan tidak sah mencapai 17.488.581 orang.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa angka Golput secara Nasional hampir 50 Juta orang, padahal ini sangat potensial untuk mengambil jumlah suara pada kontestan bilamana golput bisa ditekan. Untuk Kalimantan Timur data yang diperoleh dari KPUD Kaltim memberikan gambaran sebagai berikut:

Untuk pemilihan anggota legislatif 2009

1. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebesar 2.349.862 Orang

2. Sedangkan suara sah dan tidak sah sebesar 1.578.997 orang dari jumlah tersebut jumlah suara tidak sah sebesar 223.674 orang

3. Dari data tersebut jumlah Golput (yang tidak menggunakan suaranya) adalah sebesar 807.865 orang

Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kalimantan Timur data yang diperoleh adalah

1. Jumlah Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebesar 2.474.351 Orang

2. Sedangkan suara sah dan tidak sah sebesar 1.672.285 Orang dari jumlah tersebut jumlah suara tidak sah sebesar 66.913 Orang

3. Dari data tersebut jumlah Golput (yang tidak menggunakan suaranya) adalah sebesar 802.066 orang

Dari data-data tersebut diatas terlihat bahwa untuk daerah Kalimantan timur, jumlah golput yaitu mereka yang tidak berpartisipasi dalam Pemilu baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) relative cukup banyak, belum lagi ditambah dengan suara tidak sah.

Hal-hal tersebut diatas mestinya menjadi perhatian secara bersama bukan hanya dari pemerintah dan penyelenggara, tetapi bagi partai politik juga sangat penting karena setiap suara yang masuk sangat bernilai dan berharga bagi parpol.

4. Startegi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Seperti yang telah disebutkan bahwa ada tiga factor pendukung dalam mewujudkan partisifasi, yaitu :

1. adanya Kemauan

2. adanya kemampuan

3. adanya kesempatan

tiga hal ini yang sangat penting dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan segala karakteristiknya akan memberikan partisipasinya bilamana merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan tertentu.

Untuk ini diperlukan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisifasi dalam peilu. Sebaliknya pemerintah atau penyelenggara Pemilu juga harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan secara nyata dala penelenggaraan Pemilu.

Dengan kemauan masayarakat dalam Pemilu lebih besar maka perlu adanya motivasi bagi masyarakat. motivasi dapat diberikan dalam nbentuk pendidikan politik seperti yang diamanatkan dalam UU No. 02 tahun 2008 dalam pasal 3 disebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyaraka, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.

Pendidikan masyarakat ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis untuk menimbulkan efek pemilu baik partisipasi masyarakat maupun kualitas dari Pemilu itu sendiri. Disamping itu pendidikan politik ini juga bisa menekan munculnya Golput yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar.

Dengan demikian disini peranan partai politik sangat besar dalam memberikat pendidikan politik bagi anggotanya sepanjang motivasi yang diberikan kepada para peserta pemilu tidak hanya untuk kepentingan politik seata untuk mencari kemenangan dalam pemilu tetapi memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat dengan kualitas pemilu termasuk partisifasi masyarakat dapat meningkat

5. Penutup

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi ada tiga komponen yang terkait yaitu Pemerintah,/Penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Masyarakat. Masyarakat juga hendaknya dijadikan objek dalam pemilu tetapi diberikan peran yang cukup besar sehingga ada rasa memiliki terhadap Pemilu, merasa ikut bertanggung jawab dalam pemilu sehingga secara nyata ikut berpartisipasi penuh dalam pemilu.

Salah satu yang dapat memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya pemilu adalah memberikan motivasi dengan sosialisasi, pendidikan politik masyarakat agar ada kemauan dan memiliki kemampuan serta pada masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang sebesar-besarnya.